Jurnal Sylva Lestari ISSN (print) 2339-0913 Vol 6 No 3, September 2018 (81-90) ISSN (online) 2549-5747 81 Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat Coal Mining Institution in Private Forest Oleh: Willyam Buli1*, Samsul Bakri1,2, Indra Gumay Febryano1,2.
Konsultasi onlinemengklasifikasikan bahan tambang menjadi 6 kelompok usaha pertambangan, yakni : 1 Pertambangan Mineral Radioaktif 2 Pertambangan Mineral Logam 3 Pertambangan Mineral Non Logam 4 Pertambangan Batubara, Gambut dan Bituminen Padat 5 6.
Konsultasi onlinePertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan.
Konsultasi onlineSejarah pertambangan batubara sudah dimulai ketika Belanda menduduki bumi Nusantara Pada tahun 1888, sebuah perusahaan batubara Belanda (Oost-Borneo Maatchappij) mendirikan sebuah tambang batubara besar di Batu Panggal di tepi Sungai.
Konsultasi onlineSeperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air Penambangan Batubara secara langsung menyebabkan.
Konsultasi onlineJakarta, Petrominer
Pertambangan Batubara di PT Berau Coal Kalimantan Timur Riset Geologi dan Pertambangan Vol 20 No 1 (2010) 11-20 LIPI M I Hidayat (2010) Dampak pertambangan batubara terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sei Pinang88.
Konsultasi online22/10/2020· Pertambangan illegal makin marak di Muaraenim SuaraSumsel
Terdapat sejumlah masalah dalam proses bisnis usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), yaitu: semakin tidak jelas arah pengaturan politik hukum pertambangan minerba yang cenderung berubah setiap saat, kebijakan yang tidak berorientasi dan berpihak terhadap hajat hidup orang banyak, lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan Beberapa problem tersebut menyisakan ruang.
Konsultasi onlineRombe, Djoni 2008 Evaluasi Penetapan Batubara sebagai Barang Kena Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan Karya Akhir untuk Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas I ndonesia, Jakarta.
Konsultasi online28/1/2016· Grup Salim membeli tambang batu bara tersebut saat harga batubara berada di level terendah sejak tahun 2006 Kemarin, harga batu bara thermal di pelabuhan Newcastle, Australia, anjlok menjadi sekitar 48 dollar AS per metrik ton.
Konsultasi onlineMuhdar, Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur 473 A Latar Belakang Masalah Negara wajib menjamin hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus memberikan jaminan.
Konsultasi online9 211 Tahapan Penambangan Salim (dalam Sulto 2011) menyatakan bahwa dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilaluli terlebih dahaulu sebelum menuai hasil ekonomis dari kegiatan penambangan yaitu; 1 Penyelidikan umum merupakan.
Konsultasi online3 H Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 1, hlm 55 , Pertambangan dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi Mengacu pemahaman yang pada dasarnya meyakini.
Konsultasi online5 2 Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara Kelompok yang dinilai dalam Penghargaan Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari 4 (empat) kelompok, yaitu: 1) KK/IUP/IUPK Komoditas Mineral a) Kontrak Karya atau.
Konsultasi online8 Salim HS , Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara , Sinar Grafika, Jakarta, 2014 (selanjutnya disingkat Salim HS II) , h107 -108 9 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , OpCit , Pasal 1 angka 7.
Konsultasi onlineTerdapat sejumlah masalah dalam proses bisnis usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), yaitu: semakin tidak jelas arah pengaturan politik hukum pertambangan minerba yang cenderung berubah setiap saat, kebijakan yang tidak berorientasi dan berpihak terhadap hajat hidup orang banyak, lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan Beberapa problem tersebut menyisakan ruang.
Konsultasi onlineHasil pertambangan tersebut termasuk batubara sebelum diproses menjadi briket batubara Sementara di dalam UU Cipta Kerja, perubahan tertuang dalam pasal 112 Ketentuan di dalam pasal 4A diubah dan ada empat jenis barang yang dikecualikan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.
Konsultasi online3 H Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 1, hlm 55 , Pertambangan dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi Mengacu pemahaman yang pada dasarnya meyakini.
Konsultasi online760 HUMANIORA Vol1 No2 Oktober 2010: 760-777 SOCIAL MAPPING UNTUK MENGANTISIPASI POTENSI KONFLIK DI PERTAMBANGAN BATUBARA KABUPATEN KUTAI BARAT, KALTIM Margana Wiratma Jurusan Marketing Communication, Fakultas.
Konsultasi onlineHukum Pertambangan Mineral & Batubara HS Salim Sinar Grafika, 2012 120 2012 Dasar-dasar hukum kehutanan HS Salim Sinar Grafika, 2003 117 2003 Perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU) HS Salim, H Abdullah, Wi0 wiek , 2008 102.
Konsultasi onlineB Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara 1 Pengertian Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Salim HS menyatakan :12 “Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat hal ini.
Konsultasi online8 Salim HS , Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara , Sinar Grafika, Jakarta, 2014 (selanjutnya disingkat Salim HS II) , h107 -108 9 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , OpCit , Pasal 1 angka 7.
Konsultasi online760 HUMANIORA Vol1 No2 Oktober 2010: 760-777 SOCIAL MAPPING UNTUK MENGANTISIPASI POTENSI KONFLIK DI PERTAMBANGAN BATUBARA KABUPATEN KUTAI BARAT, KALTIM Margana Wiratma Jurusan Marketing Communication, Fakultas.
Konsultasi online