Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat

Jurnal Sylva Lestari ISSN (print) 2339-0913 Vol 6 No 3, September 2018 (81-90) ISSN (online) 2549-5747 81 Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat Coal Mining Institution in Private Forest Oleh: Willyam Buli1*, Samsul Bakri1,2, Indra Gumay Febryano1,2.

ASPEK LINGKUNGAN DALAM AMDAL

mengklasifikasikan bahan tambang menjadi 6 kelompok usaha pertambangan, yakni : 1 Pertambangan Mineral Radioaktif 2 Pertambangan Mineral Logam 3 Pertambangan Mineral Non Logam 4 Pertambangan Batubara, Gambut dan Bituminen Padat 5 6.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-Undang

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan.

PERTAMBANGAN BATU BARA: ANTARA MENDULANG RUPIAH

Sejarah pertambangan batubara sudah dimulai ketika Belanda menduduki bumi Nusantara Pada tahun 1888, sebuah perusahaan batubara Belanda (Oost-Borneo Maatchappij) mendirikan sebuah tambang batubara besar di Batu Panggal di tepi Sungai.

Dampak dan Solusi pada Pertambangan Batu Bara Halaman 1

Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air Penambangan Batubara secara langsung menyebabkan.

Ini Perusahaan Penerima Penghargaan Tambang • Petrominer

Jakarta, Petrominer

Pertambangan Batubara di PT Berau Coal Kalimantan Timur Riset Geologi dan Pertambangan Vol 20 No 1 (2010) 11-20 LIPI M I Hidayat (2010) Dampak pertambangan batubara terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sei Pinang88.

Tambang Batubara Illegal Marak di Muaraenim, Walhi: Tergiur

22/10/2020· Pertambangan illegal makin marak di Muaraenim SuaraSumsel

Terdapat sejumlah masalah dalam proses bisnis usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), yaitu: semakin tidak jelas arah pengaturan politik hukum pertambangan minerba yang cenderung berubah setiap saat, kebijakan yang tidak berorientasi dan berpihak terhadap hajat hidup orang banyak, lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan Beberapa problem tersebut menyisakan ruang.

PERTAMBANGAN BATU BARA: ANTARA MENDULANG RUPIAH

Rombe, Djoni 2008 Evaluasi Penetapan Batubara sebagai Barang Kena Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan Karya Akhir untuk Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas I ndonesia, Jakarta.

Grup Salim Beli Tambang Batu Bara Rio Tinto

28/1/2016· Grup Salim membeli tambang batu bara tersebut saat harga batubara berada di level terendah sejak tahun 2006 Kemarin, harga batu bara thermal di pelabuhan Newcastle, Australia, anjlok menjadi sekitar 48 dollar AS per metrik ton.

ASPEK HUKUM REKLAMASI PERTAMBANGAN BATUBARA PADA

Muhdar, Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur 473 A Latar Belakang Masalah Negara wajib menjamin hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus memberikan jaminan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21 Definisi Pertambangan

9 211 Tahapan Penambangan Salim (dalam Sulto 2011) menyatakan bahwa dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilaluli terlebih dahaulu sebelum menuai hasil ekonomis dari kegiatan penambangan yaitu; 1 Penyelidikan umum merupakan.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

3 H Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 1, hlm 55 , Pertambangan dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi Mengacu pemahaman yang pada dasarnya meyakini.

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN PENERAPAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

5 2 Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara Kelompok yang dinilai dalam Penghargaan Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari 4 (empat) kelompok, yaitu: 1) KK/IUP/IUPK Komoditas Mineral a) Kontrak Karya atau.

BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI Izin Usaha Pertambangan

8 Salim HS , Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara , Sinar Grafika, Jakarta, 2014 (selanjutnya disingkat Salim HS II) , h107 -108 9 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , OpCit , Pasal 1 angka 7.

Proses Bisnis Usaha Pertambangan Minerba, Masalah dan

Terdapat sejumlah masalah dalam proses bisnis usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), yaitu: semakin tidak jelas arah pengaturan politik hukum pertambangan minerba yang cenderung berubah setiap saat, kebijakan yang tidak berorientasi dan berpihak terhadap hajat hidup orang banyak, lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan Beberapa problem tersebut menyisakan ruang.

Sri Mulyani: Cipta Kerja Tegaskan Batu Bara Sebagai Barang Kena

Hasil pertambangan tersebut termasuk batubara sebelum diproses menjadi briket batubara Sementara di dalam UU Cipta Kerja, perubahan tertuang dalam pasal 112 Ketentuan di dalam pasal 4A diubah dan ada empat jenis barang yang dikecualikan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

3 H Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 1, hlm 55 , Pertambangan dan Batubara layak dipandang sebagai hukum pidana administrasi Mengacu pemahaman yang pada dasarnya meyakini.

SOCIAL MAPPING UNTUK MENGANTISIPASI POTENSI KONFLIK DI PERTAMBANGAN BATUBARA

760 HUMANIORA Vol1 No2 Oktober 2010: 760-777 SOCIAL MAPPING UNTUK MENGANTISIPASI POTENSI KONFLIK DI PERTAMBANGAN BATUBARA KABUPATEN KUTAI BARAT, KALTIM Margana Wiratma Jurusan Marketing Communication, Fakultas.

‪Salim H Sidik‬

Hukum Pertambangan Mineral & Batubara HS Salim Sinar Grafika, 2012 120 2012 Dasar-dasar hukum kehutanan HS Salim Sinar Grafika, 2003 117 2003 Perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU) HS Salim, H Abdullah, Wi0 wiek , 2008 102.

BAB II PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA, DAN PERATURAN

B Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara 1 Pengertian Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Salim HS menyatakan :12 “Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat hal ini.

BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI Izin Usaha Pertambangan

8 Salim HS , Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara , Sinar Grafika, Jakarta, 2014 (selanjutnya disingkat Salim HS II) , h107 -108 9 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , OpCit , Pasal 1 angka 7.

SOCIAL MAPPING UNTUK MENGANTISIPASI POTENSI KONFLIK DI PERTAMBANGAN BATUBARA

760 HUMANIORA Vol1 No2 Oktober 2010: 760-777 SOCIAL MAPPING UNTUK MENGANTISIPASI POTENSI KONFLIK DI PERTAMBANGAN BATUBARA KABUPATEN KUTAI BARAT, KALTIM Margana Wiratma Jurusan Marketing Communication, Fakultas.